oleh

Pernyataan Wakil Ketua I DPRD Halbar Soal DID di Tepis Sahmi

Sekertaris Kominfo Kehumasan Statistik dan Persandian Halbar Sahmi Salim (Foto:Bur/Lintasmalut.net)

JAILOLO – Sekertaris Kominfo Kehumasan Statistik dan Persandian Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) Sahmi Salim menepis pernyataan Wakil Ketua DPRD I Halbar Ibnu Saud Kadim yang menyatakan anggaran Dana Insentif Daerah (DID) diterima hanya Rp. 20 miliar karena masalah Standar Pelayanan Minimum (SPM).

Sahmi mengatakan, Pemkab Halbar dibawa kepemimpinan Bupati Danny Missy mampu meraih opini Wajar Tanpa Pengecuailan (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Malut tahun 2018. Atas prestasi yang diterima Bupati dalam menata pengelolaan keuangan daerah, maka Kementrian Keuangan (Kemenkeu) memberikan anggaran DID sebesar Rp. 20 miliar.

“Jadi Pernyataan Pak Wakil Ketua DPRD Ibnu Saud Kadim soal anggaran DID diterima hanya Rp. 20 miliar, karena masalah Standar Pelayanan Minimum (SPM) itu sangat keliru,”katanya kepada lintasmalut.co.id jumat (12/4/2019).

Sahmi menjelaskan, syarat untuk mendapatkan anggaran DID besar atau tidak, tidak kaitannya dengan SPM, karena penerimaan anggaran DID dari Kemenkeu ada beberapa kategori diantaranya, mendapatkan opini Wajar Tanpa pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari BPK, ketepatan waktu dalam menetapkan Peraturan Daerah (Perda) mengenai APBD dan penggunaan e-procurement.

“Sebagai anggota DPRD tentunya Pak Ibnu lebih paham soal anggaran DID yang diterima Pemkab,”jelasnya.

Mantan Kabag Humas Pemkab Halbar itu menambahkan, Ibnu sebagai Wakil Ketua DPRD harusnya bersyukur karena atas upaya Pemkab dan  (Bupati Danny Missy/red) maka tahun 2018 Pemkab Halbar bisa meraih Opini WTP sehingga 1Kemenkeu memberikan anggaran DID kurang lebih Rp. 20 miliar, bisa dikatakan pengelolaan anggaran dan pelayanan publik masih menunjukan kategori baik.

“Harus di ingat, baru di pemerintahan Bupati Danny Missy. Halbar bisa meraih opni WTP dari BPK dan mendapatkan DID,”tambahnya.

Lanjut Sahmi, harus lebih melihat asas manfaat dari anggaran DID, daripada membuat dikotomi besar kecilnya anggaran yang di terima, karena Pemkab halbar akan terus mendorong peningkatan anggaran DID di tahun tahun yang akan datang.

“Yang harus dilihat adalah asas manfaat bukan membuat dikotomi besar kecil anggaran DID yang di terima,” ujarnya.(Bur)

Komentar