oleh

Perusahan Konstruksi di Taliabu Beroperasi Tanpa Amdal

BOBONG – Pasca terjadinya banjir lumpur  yang menimpa sejumlah ruas jalan protokol dan rumah warga  akibat ulah tambang galian C yang beroperasi di Dusun Salenga, Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat belum lama ini. Akhirnya, mendapat perhatian dari Dinas Perumahan, Pemukiman, dan Lingkungan Hidup ( Disperkim-Lh) Kabupaten Pulau Taliabu ( Pultab).

Kepala Disperkim-Lh Kabupaten Pultab, Arwin Tamimi  membeberkan sejumlah persoalan akibat ulah perusahan yang menangani pekerjaan galian C.  Pasalnya, seluruh perusahan swasta yang melakukan pekerjaan konstruksi di ibukota Kabupaten ( Bobong, red) diketahui tidak memiliki  ijin analisa dampak lingkungan ( Amdal ).

“Hampir rata-rata  semua perusahaan jasa konstruksi di Taliabu ini tidak  memiliki ijin Amdal,” bebernya kepada Wartawan, selasa (25/06/2019).

Dikatakan, penambangan pasir gunung yang masuk kategori galian C selama ini dilakukan oleh salah satu perusahan swasta diketahui tidak mengantongi ijin Amdal, sehingga pihaknya telah melayangkan surat pemberitahuan dan peringatan kepada perusahan tersebut.

“Mereka (perusahan konstruksi, red ) yang menggunkan material galian C selama ini ,tidak ada ijin. Maka, saya menyurati mereka semua untuk segera mengurus ijin Amdal,” kata Arwin.

Untuk sementara, lanjut Tamimi, pihaknya telah memasang papan larangan pada lokasi yang dijadikan sebagai penambangan pasir gunung, sebab dampak negatif sudah dirasakan oleh masyarakat dusun salenga bahkan badan jalan protokol tertimbun pasir akibat ulah dari perusahan.

 “Ulah dari pihak rekanan yang mengerjakan proyek jasa konstruksi berupa  pengambilan galian C itu.  Saya telah memasang papan peringatan agar tidak lagi mengambil galian C di lokasi tersebut,” ujarnya.

Arwin menghimbau, seluruh perusahan swasta atau pemerintah yang melakukan aktivitas berupa konstruksi diminta untuk segera mengantongi ijin lingkungan, karena sampai saat ini yang mengantongi ijin lingkungan hanya pada perusahan yang menangani penjualan bahan bakar minyak ( BBM).

“Ijin lingkungan yang dimiliki saat ini hanya perusahan swasta bidang penjualan BBM, sedangkan perusahan jasa konstruksi yang menangani pembangunan di wilayah pemerintah Pulau Taliabu tidak ada satupun yang memiliki ijin tersebut. Maka, diwajibkan seluruh perusahan harus memiliki ijin lingkungan,” imbaunya. (AS)

Komentar