oleh

Polisi dan Inspektorat Halteng Lamban Tangani Kasus Mantan Kades Palo

-HUKRIM-31 views
Kepala Inspektorat Kabupaten Halmahera Tengah, Abdullah Yusuf.

WEDA – Penyelidikan  kasus korupsi yang diduga dilakukan mantan Kepala Desa Palo, Kecamatan Patani Timur, Bunyamin H Kahar terus dilakukan, Selasa (5/3/2019).

Namun sampai saat ini penyidik Polres Halmahera Tengah, Maluku Utara belum bisa menetapkan tersangka dalam kasus tersebut. Inspektorat Halteng juga diduga sengaja memperlambat proses audit investigasi di Desa Palo.

“Untuk kasus di Desa Palo, saat ini kami masih menunggu hasil audit investigasi dari inspektorat. Katanya sudah di disposisi Bupati, tapi sampai saat ini kami belum juga menerima hasil audit itu,” ungkap Kasat Reskrim Polres Halteng, Iptu Anthonio Effan Sulaiman SIK.

Meski begitu, perwira yang akrab disapa Effan ini memastikan bahwa, mantan Kades Palo (Binyamin), tetap akan terseret kedalam jeruji besi.

“Hasil pemeriksaan beberapa saksi, kami sudah bisa memastikan dia akan terseret. Tapi untuk membuktikan itu, kami butuh hasil audit dari inspektorat,” imbuhnya.

Sementara, Kepala Inspektorat Kabupaten Halmahera Tengah, Abdullah Yusuf saat dikonfirmasi, mengakui keterlambatan audit dugaan penyelewengan dana desa (DD) Desa Palo Tahun 2015-2017.

Yusuf juga mengungkap beberapa kendala dalam penanganan kasus DD Desa Palo. Akan tetapi dirinya memastikan ada dugaan penyelewengan DD yang dilakukan Binyamin.

“Betul, Bupati sudah memberikan disposisi itu. Tapi kendalanya, kami hanya miliki enam orang tim auditor investigasi. Dengan keterbatasan itu maka Desa Palo belum diinvestigasi. Dugaan besar ada penyelewengan,” terangnya.

Abdullah menambahkan, “Senin kemarin sebenarnya tim auditor rencana mau turun di Desa Palo. Hanya saja perubahan jadwal, jadi tim mengubah arah ke Desa Kipai, Kecamatan Patani. Selasa ini kami sudah akan turun audit di Desa Palo”.

Lanjut dia, saat ini pihaknya telah mengantongi sejumlah nama Desa yang diduga telah melakukan penyelewengan ADD/DD.

“Ada Sepuluh Desa yang dibilang parah dalam pengelolaan dana desa. Tiga di antaranya ada penyelewengan Dana Desa. Yang lainnya masih bisa kita mediasi,” katanya. (WAN).

Komentar