oleh

Polisi Diduga Dalang Pemicu Bentrok Massa Aksi AHM-RIVAI

-HUKRIM-79 views

TERNATE, Lintasmalut.net – Aksi demontrasi simpatisan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Ahmad Hidayat Mus dan Rivai Umar (AHM-RIVAI) berakhir ricuh dengan polisi.

Amatan Inspiratormedia.id, Senin 12/11/2018 sekitat pukul 14:30 WIT hingga pukul 16.00 WIT yang berlangsung di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Maluku Utara terjadi adu fisik antara massa AHM-RIVAI dan aparat kepolisian Polres Ternate.

Adu fisik tersebut berawal saat masa aksi melakukan pembakaran ban mobil bekas didepan Kantor KPU Maluku Utara sebagai bentuk protes putusan KPU terhadap rekomendasi diskualifikasi terhadap Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasubah dan M. ali Yasin Ali, namun dicegat aparat kepolisian sehingga massa aksi tidak menerima atas cegatan tersebut akhirnya terjadi gesekan antara massa dan aparat kepolisian, suasana aksi mulai genting aparat kepolisian dan massa aksi mulai adu jotos dan leparan mulai terjadi, menyebabkan kaca jendela Kantor KPU hancur dilempari massa aksi.

Salah satu orator Aksi massa AHM-RIVAI Mujur Somadayo kepada Inspiratormedia.id, mujur menceritakan kronologis atas benturan fisik antara massa dan aparat kepolisian, sesuai fakta lapangan itu dengan tegas memperlihatkan bahwa kisruh atau benturan fisik itu dimulai oleh beberpa personil polisi kita memiliki rekaman yang jelas bahwa ada sekitar 3 orang personil polisi Polres Ternate memulai dari ada satu orang massa aksi yang membawa ban mobil bekas untuk dibakar dan kemudian dihalangi secara fisik lalu kemudian memancing reaksi polisi yang lain sehingga awalnya tiga anggota polisi bertambah jumlahnya lebih banyak dan melakukan penyerangan terhadap massa aksi.

“Kesimpulannya bahwa kalau pun terjadi ceos itu karena dimulai oleh upaya beberapa personil polisi Polres Ternate yang memancing kita juga sangat menyangkan atas prilaku beberapa personil polisi, seharusnya aksi kami masih berlanjut,” ujar Mujur.

Menurutnya, kalau pun ada lemparan atau bakar ban itu bagian dari intermeso gerakan menyampaikan tuntutan itu harus ada pernak-pernik seperti itu itu biasa sudah dalam dunia gerakan yang kita saangkan itu adalah model penanganan aparat selama ini cenderung defresif yakni tekan-tekan mestinya tidak perlu.

“Orang bakar ban tapi kalau polisi lakukan secara presuasif atau diajak baik-baik yang pasti tidak akan dilakukan jadi polisi harus persuasif jangan depresif jadi kata kunci saya bahwa kekacauan di kantor KPU Malut saat gelar aksi itu diakibatkan oleh tindakan depresif beberapa oknum polisi,” katanya.

Dia mengatakan, Ini potret tindakan depresif aparat kepolisian dalam penanganan masa aksi artinya bahwa semestinya aparat stay saja kalau memang terjadi anarkis ya ambil bukti lalu diproses secara hukum jangan adu otot.

Padahal kata Mujur, bahwa aksi yang dilakukan tak lain hanga menyampaikan poin penting kepada KPU bahwa kita benar benar menolak keputusan KPU provinsi yang lahir dari sebuah proses pleno tertutup yang dilakukan 5 komisioner KPU yang menolak rekomendasi diskuaifikasi dari Bawaslu.

“Keinginan kita agar hering dengan komisioner KPU bahwa kita minta pada KPU dengan dalil apa dan transpransi dalam penyelenggaraan pilkada agar ditunjukan kepada kita dimana bukti fisiknya karena yang beredar yang kita dapati hanya berbentuk surat penjelasan satu dari Sekrataris Daerah (Sekda) Provinsi Malut, dan satu dari Dirjen Okda Kemendagri,” ujar Mujur.

Maka dari sisi hukum, kata Mujur, yang juga simpatisan AHM-RIVAI, ini hanya surat penjelasan bukan bukti fisik yang dikejar kejar dari awal sejak penyidikan masalah ini oleh bawaslu sebab Bawaslu minta waktu itu kepad Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Malut untuk menyampaikan bukti fisik izin mendagri soal pelantikan dalam Pilgub berjalan, kemudian tidak diberikan hingga proses berlanjut di jakarta.

“Ini berarti bahwa ada ketidak koperatif oleh BKD Provinsi Malut, dalam menegakan aturan dan ketentuan bahkan terjadi kecurangan seperti ini menenjukan ada polarisasi jebatan ASN secara terstruktur jadi Sekda juga tidak lagi mejalankan fungsinya sebagai pamong dalam pemerintahan tetapi sudah menjadi timsuksesnya AGK-YA begitu juga pejabat dilingkup birokrasi perovinsi secara keseluruhan yang kita ingin KPU jangan hanya bicara di media atau jangan hanya berkoar koar ditempat tertutup tetapi kami inginkan agar terbuka bahwa mana bukti fisiknya, Ozin dari mendagri terkait perombakan jabatan oleh Gubernur pada saat Pilgub berjalan,” papar Mujur.

Sumber : Inspiratormedia

Komentar