oleh

Polres Kepsul Bakal Telusuri Tunjangan 22 Anggota dan Wakil Ketua DPRD

-HUKRIM-112 views
Kasat Reskrim Polres Kepsul Iptu Paultri Yustiam SIK (Foto/Rahman/lintasmalut.co.id)

SANANA – Kasat reskrim Polres Kepulauan Sula (Kepsul), Maluku Utara (Malut) Iptu Paultry, bakal menindak lanjuti temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Malut atas realisasi pembayaran gaji dan tunjangan 22 Anggota dan Wakil ketua DPRD Kepulauan Sula, senilai Rp,569.999.912,00 juta.

“Kasus tersebut, kalau memang ada indikasi korupsi kita akan indetifikasi untuk ditindak lanjuti. Jadi informasi teman-teman media yang sudah memberi informasi ke kami. Ini akan saya sampaikan ke Kapolres” kata Kasat reskrim Polres Kepsul Paultri,” belum lama ini.

Paultry mengatakan, pihaknya tetap mengindentifikasi sejumlah temuan di DPRD kepsul. Selain telusuri kasus tersebut, pihaknya akan melakukan kordinasi dengan Inspektorat terkait kerja sama. Apalagi, kata Paultry, temuan di DPRD itu sudah selesai sidang TP-TGR sehingga pihaknya bakal mengkroscek hasil audit di Inspektorat untuk ditelusuri.

Berdasarkan data temuan BPK yang dikantongi lintasmalut.co.id menyebutkan, Sebanyak 22 anggota wakil Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) Diduga merugikan Daerah senilai Rp569.999.912,00 juta yang bersumber dari APBD 2017 karena tidak sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2004 dan PP Nomor 18 Tahun 2017.

Sementara itu. Realisasi pembayaran gaji dan tunjangan untuk pimpinan dan anggota DPRD Tahun 2017, diketahui 22 Anggota dan Wakil Ketua I DPRD Kepsul, menerima fasilitas Rumah Dinas dan di berikan tunjangan perumahan secara bersamaan. Dimana, 8 unit rumah negara atau Perumahan Dewan ditempati oleh anggota DPRD, sedangkan 13 unit rumah Wakil Rakyat itu ditempati oleh kerabat dari Anggota DPRD, dan I unit rumah negara tidak ditempati sejak Juli 2017 karena Anggota DPRD yang bersangkutan meninggal.

Kemudian, nilai realisasi pemberian tunjangan perumahan untuk 22 Anggota dan Wakil Ketua 1 selama tahun 2017 sebesar Rp 569.999.912,00 juta yang diduga tidak sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, Sekretaris DPRD, sependapat dengan BPK bahwa, benar 22 Anggota DPRD dan Wakil Ketua 1 DPRD Tahun 2017, selain menempati fasilitas Rumah negara juga memperoleh tunjangan perumahan yang di berikan setiap bulan. (Mr.f)

Komentar