oleh

PT.Sari Thenik Canggi Perkasa Diduga Korupsi Anggaran Bendungan Wayamli

 

Proyek Bendungan Wayamli Kab.Haltim yang dikerjakan PT.Sari Thenik Canggi Perkasa (Foto/Istimewa/lintasmalut.co.id)

TERNATE – PT.Sari Thenik Canggi Perkasa diduga lakukan korupsi anggaran Pembangunan Bendungan tahap I di Wayamli Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara (Malut) dengan sumber Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2018 senilai Rp.14.3384.000.000,00 miliar.

Penyelusuran lintasmalut.co.id di lapangan pada pembangunan Bendungan Wayamli tersebut telah di Realisasikan oleh Dinas Pekerjan Umum (PU) Provinsi Maluku Utara dengan nomor kontrak: 600.610/SP/KONTRAK/DPUPR-MU-SDA-APBD-DAK/Fsk.04/2018 tertanggal 18 mei 2018 dengan Kontraktor pelaksana PT.Sari Thenik Canggi Perkasa dan Kontarktor Pengawasan PT.Oseano Adhita Prasaran dengan sumber Dana DAK 2018. Sementara itu terdapat pada papan proyek tersebut tidak mencantumkan pagu anggaran pada Pembangun Bendungan Tahap I Wayamli.

Setelah ditelusuri atas anggaran pembangunan Bendungan Wayamli yang dilaksanakan pada 18 mei 2018 tersebut telah menemukan pagu anggaran Bendungan Wayamli senilai Rp,14.3384.000.000,00 miliar sekian, anehnya terdapat sejumlah kejanggalan pekerjaan Proyek tersebut dan diduga Kelebihan anggaran, bahkan dalam tahapan proses pekerjan berjalan material pasir dan batu yang di gunakan untuk fisik bangunan diangkut dalam Kali/suangai tampa dibayarkan ke masyarkat Desa trans Wayamli.

Modus yang dilakukan Kontraktor Pelaksana dibikang sitematis karena sejumlah pengawasan pada proyek tersebut tidak dipermasalahkan, padhal indikasi duggan praktek korupsi yang di mainkan akibat Papan Proyek Bangunan Tersebut Nominal Anggaranya tidak di cantumkan. Bahkan tender waktu pelaksna pekerja pun tidak di cantumkan dalam papan proyek Untuk mengelabui Publik demi menggelapkan anggaran.

Atas dugaan ini karena adanya kelemahan lembaga pusat analisis dan Transaksi keuangan oleh Tim Pengawalan Pengamanan Pemerintah Dan Pembangunan Daerah (TP4D) Provinsi Maluku Utra mengakibatkan proyek Derah mengalami permasalah bahkan praktek kejahatan Korupsi semakin meningkat di Maluku Utara. (Tim/red)

Komentar