oleh

PT.TBP dan PT. MSP “Harita Grup” Rampas Lahan Warga Kawasi Pulau Obi

Lokasi Penggusuran Lahan Warga Kawasi

HALSEL, Lintasmalut.net – PT.Trimega Bangun Persada (TBP) dan PT.Mega Surya Pertiwi (MSP) (Harita Grup), diduga kuat melakukan Tindak pidana penyerobotan lahan atau penguasaan tanah milik masyarakat Desa Kawasi Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara.

Dugaan penyerobotan lahan warga Desa Kawasi tersebut karena pada april 2018 PT. TBP dan PT. MSP (Harita Grup) berencana membangun Bandara milik dua perusahan besar di Pulau Obi tepatnya di Desa Kawasi kecamatan Obi Kabupaten Halsel.

Pengakuan sala satu Tokoh masyarakat yang juga mantan Kepala Desa Kawasi, Hamza Lewer Senin (7/1/2019) ketika ditemui Media ini, mengatakan, lahan berukuran 3000 meter Kali 600 meter sesuai rencana PT.TBP dan PT. MSP yang akan dibangun Bandara, bukan di areal Kawasan Perusahan (KP) melaikan lahan warga.

“tanpa kordinasi dengan warga setempat pihak Perusahan langsung lakukan penggusuran mereka main hakim sendiri maka kami warga Desa Kawasi yang lahan kami di gusur pìhak PT. TBP dan PT. MSP harus ganti rugi,”ungkap Hamza.

Setelah melakukan Penggusuran lahan pihak perusahan mengundang 16 orang warga pemilik lahan ke Manado, Provinsi Sulawesi Utara, dalam rangka negosiasi harga lahan di Desa Kawasi tersebut. Namun kami sampai disana ternayata kami digertak dengan preman, cara yang dilakukan oleh perusahan ini agar tawaran negosiasi harus di bawah harga tapi ahirnya rencana jahat yang dilakukan pihak Perusahan tidak berhasil,”ungkap Hamza.

Hal ini juga diakui, Soleman Abdullah dan Man Noho, selaku pemilik lahan, bahwa, pada Oktober 2018 PT. TBP dan PT. MSP secara sadis menggusur lahan warga tersebut pada waktu malam hari sekitar pukul 15.00 WIT, atas tindakan itu kami warga Desa Kawasi selaku pemilik lahan tidak menerima baik tindakan pihak perusahan,” tegas keduanya dengan nada kesal, sembari mengatakan, “kalau tindakan Perusahan seperti ini kita habisi mereka saja, namun kami masih pikir bahwa Negara kita adalah negara hukum,”tutur mereka dengan nada kesal.

Atas persoalan ini warga setempat mengadu ke Polsek Obi Laiwui, namun sayangnya laporan tersebut tidak ada tanggapan dari pihak penegak hukum.

Sementara itu, dengan adanya dugaan tindak pidana ini, membuat Ketua Komisi I DPRD Halsel Abdullah Majid, mengutuk keras terhadap tindakan PT. TBP dan PT. MSP, ketika ditemui Media ini, dia menegaskan, pihak perusahan jangan memperlakukan warga seperti penjaja, warga kami di Desa Kawasi itu lahir disini dan berkebun dari nenek moyang dulu,”tandas Abdullah.

“apakah warga Cina yang datang di Desa Kawasi itu punya sertifikat juga ya .maka saya himbau kepada warga Desa Kawasi segera melaporkan kepenegak hukum untuk proses ganti rugi,”tegas Abdullah.

Tindakan PT. TBP dan PT. MSP tersebut katanya atas perintah Bupati Halmahera Selatan Bahrai Kasubah, namun hal ini dimentahkan Bupati Bahrain Kasuba.

Bahrain ketika ditemui wartawan media ini diruang kerjanya, mengatakan, “saya tidak perintah pihak Perusahan untuk melakukan penggusuran lahan dan kebun serta tanaman milik warga Desa Kawasi dan proyek Bandara itu bukan milik Pemerintah Daera (Pemda) Halsel,”ujarnya.

Bahrain juga mengimbau kepada pìhak Perusahan agar menghubngi warga yang punya lahan kena gusuran agar segera selesaikan secara kekeluargaan.

“adapun informasih dari Perusahan harus ikut harga Pemerintah Daerah itu tidak benar,”tandas Bahrain.

Bupati Bahrain juga meminta kepada warga Desa Kawasi khusus pemilik lahan dan seluruh warga Obi agar berlakukan pihak infesor dengan baik, kalau memang ada yang salah selesaikan secara hukum,”cetusnya.

Sementara itu, sala satu pihak managemen PT.TBP dan PT. MSP Hanggoro ketika dikonfirmasi Lintas Malut via WhastApp, sayangnya Hanggoro tidak mau menjawab malah meminta untuk menghubingi sala satu rekannya Lia Ho Harita, namun tidak bisa menjelaskan atas kejadian tersebut, bahkan Lia Ho Harita mengatakan,

“tunggu sebentar ya, dikoordinasikan dengan internal Perusahan dulu nanti dijawab,” namun hingga kini tidak ada jawaban.

Kedua Perusahan besar dibawah PT. Harita Grup yang bergerak usaha Tamba Nikel kawasan Desa Kawasi Pulau Obi tersebut telah melanggar Perppu 51/1960, tentang larangan memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah, serta melanggar Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah yang mengatur Otonomi Daerah (OTDA).

Atas dugaan tindak pidana penyerobotan lahan tersebut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan, tindakan penyerobotan tanah diancam dengan pidana penjara maksimal empat tahun. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 385 ayat (1) s.d ayat (6) KUHP.(rdx)

Komentar