oleh

Ratusan Mahasiswa UNIPAS Morotai Demo Tolak RUU dan RKUHP Kontroversi

DARUBA – Ratusan mahasiswa Universitas Pasifik (UNIPAS) Morotai lakukan aksi unjukrasa menolak pengesahan RKUHP dan berbagai RUU yang dinilai kontroversial dan melemahkan demokrasi.

Massa unjukrasa mahasiswa mulai bergerak bersama dari kampus menuju Gedung Rektorat Unipas dan selanjutnya bergerak menuju ke kantor DPRD, Kamis (26/9).

Mahasiswa yang berdemo di depan Gedung DPRD tersebut menolak pengesahan RUU KUHP, Revisi UU KPK, RUU Pertanahan, RUU Minerba, RUU Ketenagakerjaan, serta RUU Sumber Daya Air. Mereka menilai isi revisi UU KPK, RUU KUHP dan RUU lainnya mencederai demokrasi.

Pengunjukrasa juga mendesak para pimpinan DPRD Kabupaten Morotai untuk berkomitmen menandatangani dukungan satu suara atas penolakan RUU tersebut.

“RKUHP serta RUU lainnya sangat mengancam demokrasi di Indonesia. Sebab, kami melihat RKUHP serta RUU tidak memiliki landasan epistimologi yang logis, bahkan jauh dari dasar pijak yuridis,” teriak Korlap Riskal F. Samlan dalam orasinya.

Menurutnya, semestinya ada subjek hukum yang jelas terakait dengan perancangan RUU tersebut hingga tidak mengorbankan masyarakat secara mayoritas.

“Dampak dari RUU yang telah disahkan dan bahkan yang nanti disahkan ini tidak mengarah pada hal-hal substansi hukum, bahkan secara teoritis regulasi ini sangat kehilangan objek kebijaksanaannya.” tukasnya.

Terkait RUU P-KS. Kata Riskal, ada pasal yang ambigu. Menurutnya, RUU P-KS yang saat ini bias memberi celah untuk melegalkan zina, prostitusi dan melegalkan LGBT.

Sementara itu, Fihir Ali salah satu orator menyampaikan, sangat menyayangkan tindakan aparat keamanan yang telah melakukan tindakan represif terhadap mahasiswa di beberapa daerah yang melakukan aksi unjukrasa.

“Kami mahasiswa turun ke jalan untuk menuntut keadilan yang seharusnya dikawal oleh pihak keamanan. Bukan malah kami di intimidasi, di bantai dan di caci maki. Sebab, tugas keamanan adalah melindungi kami sebagai masyarakat,” pungkasnya.

Fihir juga menegaskan, pihaknya (mahasiswa) akan kuliah di jalanan bersama rakyat, mendidik para penguasa dan pihak kepolisian yang telah melakukan kesewenang wenangan terhadap mahasiswa yang berdiri atas nama keadilan.

“Perlu kami tegaskan bahwa kami akan melakukan kuliah di jalanan bersama rakyat untuk mendidik para penguasa dan penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian yang telah melakukan kesewenang wenangan terhadap mahasiswa yang berdiri atas nama keadilan,” tegasnya. (Fik)

Komentar