oleh

Rekom Diskualifikasi AGK-YA, Putusan Bawaslu Sah dan Mengikat

TERNATE,LM ——Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Maluku Utara merekomendasi diskualifikasi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Malut Abdul Gani Kasuba dan M. Al Yasin Ali (AGK-YA), sah dan mengikat.

“Secara konstitusional putusan diskualifikasi Paslon AGK-YA Bawaslu Malut terakit pelanggaran adminstrasi pemlihaan sudah sah dan mengikat. Putusan ini bersifat imperatif dan bernilai eksekutorial-daya memaksa,”tegas King Faisal kepada wartawan, Senin (5/11/2018).

Menurutnya,  sesuai ayat 4 Pasal 135A UU No.102016, KPU wajib menindaklanjuti alias menerbitakan putusan KPU berupa pembatalan Paslon tersanksi paling lambat 3 hari kerja setelah diterbitkannya putusan Bawaslu provinsi, hitungannnya bukan sejak diterimanya putusan Bawaslu (Perbawaslu 13/2017).

“Posisi MK juga wajib mempertimbangkan putusan diskualifikasi Paslon oleh Bawaslu tersebut,”katanya.

Dikatakannya, sangatlah keliru jika sampai KPU Provinsi mengklariifkasi kembali apalagi sampai menggugurkan atau memprsoalkan keabsahan putusan itu.

“Kita sedang berbicara legitimasi kewenangan konstitusiuonal yang dimiliki oleh kedua lembaga penyelenggara itu.
Ada batas-batas limitatif kewenangan antara KPU versus Bawaslu,”tuturnya.

Dia menambahkan, KPU provinsi dilarang pasif atau tidak menindaklanjutinya karena bisa di DKPP-kan (pelanggaran etik).

Paslon yang di sanksi pembatalan oleh KPU Provinsi telah disedikan upaya hukum untuk mengajukan gugatan ke MA jika tidak menerimanya. MA hanya diberi tempo paling lambat 14 hari sudah harus mengeluarkan putusan yang bersifat final and binding..

“Indonesia adalah negara hukum bukan negara Republik Firaun,”ujarnya.

Sumber : Halmaheraraya.info

Komentar