oleh

Saifudin Djuba Tanggapi Pernyataan Iskandar Idrus Soal Penyerapan Anggaran di ULP

-SOFIFI-354 views

SOFIFI – Kepala Biro Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang Jasa menanggapi pernyataan Sekertaris Komisi II DPRD Malut, Iskandar Idrus soal penyebab rendahnya penyerapan anggaran dan berapa proyek yang sudah dilelang serta proses lelang dan tender yang berjalan tidak normal.

“Terkait penyerapan anggaran yang disampaikan Iskandar itu ada keterkaitan semua bukan cuman ULP saja, ada Dinas, ULP dan keuangan. sekarang kita sudah lelang sudah hampir Rp 500 miliar dari total belanja modal Rp 546 miliar, berarti sudah hampir 90 persen yang sudah kami lelang,”ungkap Kepala Biro ULP Saifuddin Djuba di Ternate, Senin (26/8).

Soal serapan anggaran. Kata Saifuddin, harus di kroscek atau tanyakan di bagian keuangan, kalau di ULP tahapan pemilihan sudah selesai. “Kalau bicara serapan anggaran tanya di keuangan, apakah Dinas sudah menyampaikan permintaan uang muka atau permintaan progres pekerjaan di lapangan, kalau di ULP kan sudah selesai dan yang pasti kita sudah lelang sudah sekitar Rp 500 miliar dari belanja modal,” katanya.

Udin sapaan akrab Saifudin Djuba memastikan di awal bulan september proses pemilihan tendes/lelang sudah selesai. “Saya target di akhir bulan ini atau minggu pertama bulan september itu proses pemilihan sudah dipastikan selesai,” ujarnya.

Berapa jumlah paket proyek yang di lelang. Lanjut Udin, ULP memiliki kewajiban untuk menyampaikan kepada Sekertaris Daerah (Sekda) Provinsi. Kalau misalkan ada surat dari DPRD untuk meminta hering pasti ditindaklanjuti.

“Soal lelang kan saya berkewajiban menyampaikan ke Sekda. Kalau saya di panggil untuk rapat pendapat atau hering pasti saya laporkan,”cetusnya.

Sebelumnya, (Sekretaris Komisi II DPRD, Iskandar Idrus/red) menyatakan, penyerapan angggaran di APBD Malut tahun 2019 hingga saat ini baru mencapai 40 persen lebih. Total anggaran yang sudah terserap itu paling banyak berasal dari belanja rutin.

“Untuk belanja rutin yang terdiri dari gaji pegawai, bantuan sosial, dan anggaran yang ditransfer ke kabupaten kota di Provinsi Malut ini yang membuat capaian 40 persen lebih, sementara belanja barang dan jasa, dan belanja modal masih sangat rendah. Bahkan anggaran yang terserap pun baru proyek penunjukkan langsung,” katanya di Ternate, Minggu (25/8).

Politikus Partai Amanat Nasional itu menjelaskan, rendahnya penyerapan anggaran ini karena belum dilakukan proses tender di ULP.

Menurutnya, keterlambatan ini ditengarai ada proses tender yang tidak normal yang dilakukan oleh ULP barang dan jasa itu. “Karena sampai sekarang DPRD tidak mengetahui berapa proyek yang sudah dilelang oleh ULP,”jelasnya.

Sesuai data yang diterima per 9 Agustus 2019. Lanjut Iskandar, penyerapan anggaran khusus belanja modal baru terserap 25 persen atau Rp 185 miliar dari total anggaran di APBD sebesar Rp 546 miliar. Sementara belanja barang dan jasa baru terserap Rp 281 miliar dan masih ada Rp 391 miliar yang belum terserap hingga Agustus 2019 ini.

Iskandar menyatakan, mengenai keterlambatan penyerapan anggaran ini, pihak Komisi II DPRD Malut telah melayangkan surat kepada Kepala Biro ULP Saifudin Djuba. Meski begitu, saat rapat berlangsung, kepala ULP ini memilih tidak hadir.

“Padahal maksud kami mengundang bersangkutan untuk hadir dalam rapat ini untuk menjelaskan penyebab rendahnya penyerapan anggaran tersebut. Juga berapa proyek yang sudah dilelang, penyebab keterlambatan dan terkait proses lelang dan tender yang berjalan tidak normal,”pungkasnya. (Alan)

Komentar