oleh

Samsuddin: Pernyataan Asrul Merupakan Bentuk Opini Liar

JAILOLO – Kepala Dinas Penanaman Modal Perijzinan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) Samsuddin Senen menilai pernyataan Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Halmahera Utara (Halut) Asrul merupakan bentuk Opini liar.

Menurut Samsuddin, Asrul yang juga wakil rakyat harus mampu memahami tentang kedudukan batas wilayah dan tidak boleh membentuk opini liar dan membuat konflik ditengah masyarakat.

“Jangan menggiring opini seolah-olah PT. TUB masuk wilayah Halut,” ungkapnya kepada awak media, Minggu (15/12).

Dino sapaan akrab Samsuddin menjelaskan, sebelumnya Camat Galela Barat melakukan aksi pemblokiran jalan dengan harapan agar 9 Desa di wilayah Halut masuk dalam wilayah lingkar tambang dan itu sudah diketahui, skenarionya adalah tim 11 yang notabene punya Tromol dan Tong di lokasi tambang liar di Gunung Gogoroko, Desa Bakun Pante, Kecamatan Loloda.

“Secara administrasi wilayah IUP PT. TUB tidak masuk dalam wilayah Halut,” terangnya.

Mantan sekretaris Inspektorat ini menyebut, IUP yang dikeluarkan itu tidak masuk dalam kawasan hutan Halut, namun kawasan hutan di Gunung Gogoroko, Kecamatan Loloda itu masuk dalam pengawasan UPTD Kehuatan Provinsi yang ada di Halut dan itu sama halnya UPTD Kehuatan Provinsi yang ada di Halbar memiliki pengawasan hutan sampai di Malifut termasuk NHM. Olehnya itu, IUP yang dimiliki PT. TUB masuk kawasan hutan Halbar, tetapi pengawasannya UPTD Kehutanan Provinsi yang ada di Halut, sehingga harus ada Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) di Kementrian Kehutanan.

“Perdebatan yang terjadi karena lahan atau kawasan hutan di areal IUP PT TUB itu karena masih diklaim masyarakat, bahwa itu milik mereka dengan alasan sudah bertahun-tahun mereka mengolah lahan, padahal dalam undang-undang kehutanan itu tidak dapat dikelola dan menjadi hak milik masyarakat, tapi kalau bersifat pinjam pakai bisa, sehingga kawasan itu tidak dapat dilakukan ganti rugi atau tidak bisa diperjualbelikan,” pungkasnya.

Dino menambahkan, IUP PT TUB wilayahnya kekuasaan Pemerintah Halbar, dan tidak bermasalah, izin yang telah dimiliki PT TUB sudah memenuhi syarat untuk melakukan eksplorasi di bidang pertambangan.

“IUP PT TUB itu berada dikawasan Hutan Produksi, itu artinya kewenangan atas kawasan hutan itu adalah negara, sesuai pasal 5 dan 6 UU nomor 41 tahun 1999, dan kaitan iklim investasi, pemerintah harus tetap mendukung bila investasi itu sudah memenuhi syarat,” tandasnya. (BAF)

Komentar