oleh

SAMURAI-MU Distrik Unipas Desak Pemkab Morotai dan Gubernur Cabut Izin PT.KAK

SAMURAI-MU Distrik Unipas, saat menggelar aksi di depan kantor Bupati Pulau Morotai (Foto/Fik/lintasmalut.co.id)

MOROTAI – Solidaritas Aksi Mahasiswa Untuk Rakyat Indonesia – Maluku Utara (SAMURAI-MU) Distrik Unipas , kembali mengggelar aksi unjuk rasa terkait masalah izin eksplorasi pertambangan PT.KAK di Morotai. aksi dimulai dari Tugu Pancasila dan Kantor DPRD, Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara. Senin (8/7/2019) kemarin.

SAMURAI mendesak Pemkab Morotai agar segera meminta Gubernur Malut Abdul Gani Kasuba mencabut Izin PT. KAK. Tuntutan tersebut di tuangkan dalam spanduk maupun pamflet yang bertuliskan, “Tong tolak tambang pasir besi di Pangeo, naikkan harga kopra, tuntaskan air bersih, reklamasi bukan solusi dan pemerataan bantuan fasilitas nelayan tani”

Mengawali aksi tersebut, massa melakukan road show keliling kota menuju tugu Pancasila untuk menyampaikan bobotan orasinya.

” Samurai hadir dan turun ke jalan adalah bagian untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat, mempresur persoalan tambang juga harga cengkeh kopra dan lain,” Ujar koordinator lapangan (Korlap) Sibli Sawal.

Kewajiban kami menyampaikan berbagai problem yang menjadi keresahan masyarakat yang wajib mempertanyakan dimana kewajiban pemerintah dalam merealisasikan kebijakan yang pro rakyat. Jika tidak mampu memperbaiki harga komoditi maka alangkah baiknya tutup saja Perusda.” Sambung Sibli Sawal.

Sementara itu salah satu orator, Al-Fikram menegaskan, bahwa Samurai hadir dalam rangka mendukung perjuangan masyarakat. Menurutnya, identitas PT. KAK perlu dipertanyakan sebab masyarakat tidak memberikan legitimasi terkait tambang tersebut.

“ Morotai memiliki sumber daya alam yang cukup kaya, utamanya potensi perikanan-kelautan, wisata bahari dan pertanian yang sangat potensial untuk dikelolah dan dikembangkan sebagai modal dalam negeri atau daerah untuk meningkatkan taraf hidup dan merajut kesehjateraan masyarakat di bumi indonesia kususnya Morotai. Itu sudah cukup sehingga kehadiran tambang pasir besi tidak dibutuhkan di Morotai.” katanya.

Demikian juga Orator Fitra Piga. Ia menyebutkan bahwa persoalan tambang sudah menjadi rahasia publik ketika merusak lingkungan, disebabkan karena kepentingan yang menjadi dasar pembangunan.

“ Persoalan pertambangan yang kini hadir dalam kehidupan masyarakat kususnya di kecamatan Morotai Utara dan Morotai Jaya dalam hal ini Tambang Pasir Besi yang dikelolah oleh PT. KARUNIA ARTA KAMILIAN saat ini menimbulkan keresahan masyarakat khususnya masyarakat lingkar tambang,” Paparnya.

Ditambahkan orator Ekal, yang menyampaikan bahwa Analisis Samurai tidak ada rumusnya Tambang Pasir Besi menguntungkan rakyat, olehnya itu Pemda dan DPRD tidak ada alasan untuk segera mencabut izin tambang tersebut. Samurai berharap ada titik terang untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi pada masyarakat.

“ Sejalan degan amanat UU NO 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, namun hal ini tidak berlaku ketika izin pertambangan lebih mengarah pada kepentingan pemodal,” Teriak Ekal.

Massa aksi kemudian bergerak menuju kantor DPRD Morotai untuk menyampaikan tuntutannya di depan gedung DPRD Sibli menambahkan.

” Istilah pertumbuhan ekonomi dan pendapatan adalah mitos yang diciptakan pemerintah untuk memuluskan jalan bagi coorporate agar melipatkan keuntungan. Seperti Persoalan tambang ini menjadi hantu bagi masyarakat Morotai terus-menerus dengan kegiatan atau suatu usaha yang sering dilakukan. Atas kebijakan pemerintah pusat atau Provinsi dan Kabupaten bersama pihak perusahaan untuk mengelolah Sumber Daya Alam (SDA) yang berdampak buruk terhadap kondisi masyarakat kelas bawah yang hanya untuk kepentingan politik dengan pihak perusahaan,”Tandas Sibli Sawal.

Adapun isi tuntutan yang disampaikan dalam pernyataan sikap, diantaranya. Meminta kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Morotai untuk menyatakan sikap secara terbuka menolak tambang pasir besi. Meminta Pemkab segera desak Gubernur Malut mencabut izin PT. KAK. Meminta Pemkab Morotai hentikan kegiatan reklamasi pantai di Morotai. Mendesak Bupati Morotai terkait pemerataan pembagian distribusi fasilitas perahu nelayan di 88 desa, Lima kecamatan di Morotai.

Selain itu massa aksi juga Meminta sikap konsistensi Pemerintah Kabupaten untuk mengatur stabilitas harga komoditi pala cengke dan kopra dengan memfungsikan peran instansi pemegang otoritas.

Selanjutnya, massa aksi meninggalkan gedung DPRD dan menuju kantor Bupati untuk melakukan Hearing bersama Pemkab. (Fik)

Komentar