oleh

Sarmin Ibrahim: Ingatkan PNS dan Perangkat Desa Dilarang Kampanye

-POLITIK-51 views
Kordinator revisi (Hukum Pelanggaran Pencegahan) Jailolo Selatan Sarmin Ibrahim (foto:Bur/Lintas Malut)

JAILOLO – Pemilihan Umum (Pemilu) Legaslatif, Presiden dan wakil Presiden sisa menghitung hari, hajatan rakyat 5 tahunan secara jujur, adil dan demokratis ini, menciptakan ruang gerak semakin sempit bagi abdi negara alias PNS, bukan hanya itu kini perangkat Desa pun harus hati-hati karena sedikit berpihakan dikenakan sanksi tidak pidana Pemilu.

Hal ini selalu disosialisasikan Bawaslu, Provinsi, Bawaslu Kabupaten maupun Panwaslu Kecamatan, menjelang Pemilu Presiden, Wakil Presiden, DPR-RI, DPD-RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, waktu Panwas Kecamatn mulai padat, tak kenal lelah pihak penyelenggaran ini selalu mengingatkan kepada kita tentang pelanggaran pemilu, agar Pemilu kali terpcipta Pemilu yang Demokratis, bersih, adil, jujur dan independen,

“Panwas Kecamatan Jailolo Selatan selalu mensosialisasikan lewat selebaran-selebaran yang tersebar di Desa-desa Kecamatan Jailolo Selatan terkait dengan larangan-larangan kampanye, ASN, kepala Desa, perangkat Desa dan BPD dalam tahapan pemilu sebagaimana di isyaratkan dalam pasal 494 dan pasal 490,” Ujar Kordinator revisi (Hukum Pelanggaran Pencegahan) Jailolo Selatan Sarmin Ibrahim saat berbincang dengan wartawan lintasmalut.co.id jumat (22/3/2019).

Sarmin juga menuturkan, selain PNS dan perangkat Desa, politik uang merupakan pelanggaran Pemilu yang sangat fatal, di mana di jelaskan dalam uu no 7 tahun 2017 tentang pemilu pasal 280 ayat 1 huruf J.

“ Setiap pelaksana, peserta pemilu, dan atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta pemilu secara langsung atau tidak langsung di pidana dengan pidana penjara 2 tahun dan denda sebanyak Rp.24,000,000,00, juta,” Jelasnya.

Lanjut Sarmin, untuk menginginkan pemilu yang berkualitas dan demokratis, panwaslu Kecamatan Jailolo Selatan mengajak seluruh elemen masyarakat, Stekholder dan pemangku kepentingan di Kecamatan dan Desa-desa untuk kita sama-sama mengawal agenda ini agar berjalan sesuai dengan Udang-undang Pemilu,” Ajaknya.(Bur)

Komentar