oleh

Sejumlah Anggota DPRD Tanggapi Fraksi PDIP

WEDA, Lintasmalut.net — Sejumlah anggota DPRD Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia perjuangan (PDIP) belum lama ini, menyoroti paripurna pengesahan APBD 2019. Di mana, pengesahan Paripurna APBD 2019 tersebut dianggap cacat hukum. Pernyataan sejumlah anggota DPRD dari fraksi PDIP ini, mendapat tanggapan datar dari sejumlah fraksi yang ikut menyetujui pengesahan APBD 2019 itu.

Ahlan Djumadil, salah satu anggota DPRD Halteng angkat bicara dengan pernyataan 7 orang anggota DPRD itu. Politisi partai Gerindra ini menyampaikan, APBD 2019  yang dibahas di DPRD itu katanya legal atau memenuhi ketentuan yang berlaku. Karena menurutnya mulai dari proses tahapan komisi, semua anggota DPRD termasuk 7 anggota DPRD yang menyatakan APBD 2019 inprosedural katanya ikut terlibat.

Ia juga mengungkap pengalamannya selama menjadi anggota DPRD Halteng,  pada pemerintahan sebelumnya, tidak pernah ada rapat penjelasan dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), bahkan katanya tidak pernah ada rapat komisi-komisi dan sekarang di 2019, pembahasan terkait APBD itu dilakukan melalui rapat komisi-komisi dan waktunya memakan maktu cukup panjang bahkan hampir seminggu lebih.

“Bahkan mohon maaf yang terhormat saudara Sahrun Djafar selaku ketua komisi tiga, itu memimpin rapat-rapat di komisi III, dengan mitra di komisi III. Kemudian saudara Ruslan Adam selaku ketua wakil ketua komisi juga sekali dia pimpin rapat. Ibu ketua DPRD waktu ketua komisi tidak ada, juga pimpin rapat di komisi itu. Nah, artinya apa, ini proses telah berjalan,”tuturnya.

Selanjutnya, ia juga menyinggung terkait rapat di Badan Anggaran (Banggar), ada sejumlah anggota DPRD yang walk out di rapat banggar.

Menurut Sekretaris DPD Gerindra Halteng ini, walk out itu adalah sikap politik mereka. Akan tetapi Banggar juga tetap melaksanakan tugas-tugas untuk pembahasan itu. Sebab, menurutnya saat rapat banggar itu memenuhi kuorum dan tetap dilanjutkan sehingga menghasilkan APBD yang disahkan sekarang ini.

Sementara terkait dengan paripurna Pengesahan APBD 2019, kata dia, semua proses dilalui berdasarkan tata tertib dan undang-undang 23 tahun 2014. Saat proses paripurna dilaksanakan beberapa kali diskorsing tidak memenuhi kuorum, dan dilanjutkan kembali kembali tidak memenuhi kuorum.

 “Kalau diskorsing lagi, maka tahapannya adalah ke Banmus atau ke Konsultasi Pimpinan dan pimpinan Fraksi, itu telah dilakukan pada hari itu, rapat diparipurna lalu kami sepakat untuk dibawa ke pimpinan-pimpinan fraksi. Lalu dipimpinan-pimpinan fraksi itu kemudian menjadwalkan untuk rapat paripurna pengesahan,”terangnya.

Lanjutnya,  rapat paripuna itu ada pandangan bahwa tidak memenuhi kuorum. Menurut Ahlan, itu salah. Sebab dalam tata tertib yang disentil 7 anggota DPRD itu, hanya berdasarkan pada pasal 81 ayat 2 huruf c, tetapi mereka katanya lupa pada tata tertib pasal 81 ayat 7 setelah penundaan yang dimaksud pada ayat 5 sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1. Jika kuorum belum juga terpenuhi sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 huruf 2, maka cara penyelesaian diselesaikan dengan diserahkan kepeda pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi.

“Nah rapat kemarin itu, kemudian sebelum dilanjutkan, pimpinan DPRD telah menyerahkan ke pimpinan pimpinan Fraksi, dan sejumlah fraksi yang hadir berpendapat untuk dilanjutka,”terangnya.

Hal senada juga disampaikan oleh  Saiful Hi. Usman, selaku ketua Fraksi Gerakan Bintang Merah Putih. Ia menyampaikan, seluruh proses pembahasan berjalan secara normal dan tidak ada sesuatu yang didramatis dan dipolitisir.  Sehingga, ketidak hadiran ke 7 anggota DPRD ini juga harus mendasar dan alasannya seperti apa. “Ini sudah sesuai dan mereka yang berpandangan di luar itu adalah kurang etis, sehingga kita minta badan kehormatan untuk memanggil mereka dimintai klarifikasi,”tandasnya.

Sumber : Malut Post

 

Komentar