oleh

Sek DPD Golkar Beri Ucapan Selamat Kepada AGK-YA Sebagai Gub dan Wagub Malut

TERNATE, Lintasmalut.net – Ucapan selamat mengalir dari berbagai pihak usai pasangan Abul Gani Kasuba dan M Ali Yasin Ali. dinyatakan terpilih sebagai pemenang perselisihan Pilkada Provinsi Maluku Utara yang diputusakn Mahkama Konstitusi (MK) dengan Nomor : 36/PHP.GUB-XVI/2018.

Ucapan selamat pun mengalir di Kubu pendukung pasangan nomor urut 1 AHM-Rivai. hal ini diucapkan Sekertaris DPD partai Golkar Hamid Usman dalam penyampaian singkat saat menghadiri rapat pleno terbuka di Grand Dafam Hotel pada Minggu (16/12/2018)

“saya selaku sekertaris DPD Partai Golongan Karya (GOLKAR) dan sekaligus Sekertaris pemenang Tim Jokowi di Provinsi Maluku Utara saya mengajak masyarakat maluku utara bersama-sama mengawal agar pasangan terpilih dapat merealisasikan janji-janji kampanyenya.

Selaku Sekrataris DPD Golkar Provisi Malut, Kami mengucapkan selamat kepada Bapak Abul Gani Kasuba Lc. dan M Ali Yasin Ali yang akan memimpin Maluku Utara lima tahun ke depan,” ucap Hamid.

Dia juga berterima kasih kepada seluruh pendukung dan para pemilih yang telah memilih pasangan nomor 1 AHM-Rivai, Termasuk seluruh tim baik tim relawan, partai dan tim kampanye yang telah bekerja keras selama ini.

Pilgub sudah usai, kata Hamid, maka kita semua harus menerima karena putusan MK bersifat mutlak,” tutur Hamid saat di temui diselah selah rapat pleno terbuka KPUD di Grand Dafam.

Menurut Hamid Usman, :Pimilihan Legislatif (Pileg) bagi Golkar itu sangat penting ketika Abul Gani Kasuba dan Ali Yasin Ali terpilih maka Golkar memiliki posisi penting bagi kemenagan pileg untuk memimpin parlement kedepan dan menjadi agenda terpenting Partai Golkar.

Selain itu kata Hamid, “saya menghimbau kepada seluruh jajaran dan kekuatan Partai Golkar di sepuluh Kabupaten/Kota untuk kita lewati itu momentum Pilgub untuk menghadap Pileg maka Golkar harus memang Pileg untuk memimpin Parlemen,katanya.

Ketika ditanya Soal putusan MK yang akan dibawa ke PTUN, kata Hamid, “itu dua hal yang berbeda itu Undang-Undang yang menetapkan,

“apabila PTUN menerima gugatan pemohon dan proses selanjutnya dan benar benar mendiskualifikasi nomor urut 3 maka ada kasasi di Mahkama Agung (MA) dan keputusannya tidak saling terkait apabila itu maka proses politik kedepan tetap jalan walaupun telah dilantik menjadi Gubernur jadi bukan menggurkan putusan MK,” tandas Hamid (Jr)

Komentar