oleh

Sidang PHP Pilgub Malut 2018 di MK RI, Subu Bersatu Tuding Alat Bukti AGK-YA “ Bodong ”

-HUKRIM-78 views

JAKARTA, LM – Koordinator SUBU BerSATU,  Edo Sapsuha saat hearing bersama Kasubdit Wilayah V Direktorat  FKDH Ditjen OTDA Kemendagri RI Hariyandi Roni, M.Si dan Kabid Fasilitasi Pengaduan Puspenerbal Kemendagri Handayani Ningrum, SE. M.Si.

Menurut Gerakan SUBU BerSATU, surat yang jadi pembicaraan di MK adalah surat Bodong. Pasalnya, sejak proses temuan ini pihak BKD Maluku Utara tak dapat membuktikan kepada Bawaslu Malut soal surat izin atau rekomendasi mutasi pejabat.
Kok diam diam disebut dalam persidangan MK kemarin. Ini yang jadi soal.
Lagi pula, dalam konsideran SK Gubernur pun tak disebutkan dalam opsi pertimbangan SK mutasi.

“Kami mempertanyakan kebenaran surat persetujuan yang ditandatanhani Ditjen Otda Kemendagri Soni Somarsono yang diduga bodong,”ujar Edo yang didampingi Koordinator Kawan AHM-RIVAI Maluku Utara , Ali Boy Anwar kepada Wartawan.

Selain itu, Gerakan SUBU BerSATU dan GARDA Muda Palapa DKI juga meminta Kemendagri non aktifkan Gubernur Malut dan Bupati Sula Hendrata Thes yang telah Memutasikan ASN di musim Pilgub dan PSU.

Menurutnya, mutasi ASN dan pemberhentian dari jabatan ini, diduga kuat sebagai strategi pemenangan Paslon Tertentu.

Karna itu, dia berharap Mendagri sebagai pembina ASN dan pejabat harus bertanggung jawab atas tindakan tersebut.

“Seluruh bukti berupa SK Mutasi dan pemberhentian telah kami sampaikan kepada Kemendagri untuk ditindaklanjuti.  Kami juga akan membawa masalah ini ke Komisi ASN, BAKN dan Kemenpan RB,”tegasnya.

Sementara Kasubdit Wilayah V Direktorat  FKDH Ditjen OTDA Kemendagri RI Hariyandi Roni, M.Si, sangat mengapresiasi gerakan SUBU BerSATU dan Kawan AHM-RIVAI Maluku Utara, yang mempertanyakan terkait keabsahan surat izin persetujuan dari Kemendagri.

“Kami bekerja sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) di Kemendagri, terkait surat tersebut akan kami dalami dan menyampaikan tanggapan secara tertulis kepada publik,”janji Hariyandi Roni.

Diketahui, surat persetujuan yang ditandatangani oleh Ditjen Otda Kemendagri  Soni Somarsono pada bulan September 2018, sementara mutasi jabatan dilakukan oleh Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba (AGK) sejak bulan Juli 2018.

Itu artinnya pelantikan pejabat dilingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang dilakukan memdahului persetujuan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sehingga dapat dipastikan  cacat hukum dan inkonstitusional. ( int/red)

Komentar