oleh

Snvt Penyediaan Perumahan Kerjakan 3.020 Unit Rumah Swadaya di Malut

TERNATE, – Satuan Non Vertikal (Snvt) Penyediaan Perumahan Provinsi Maluku Utara, Direktorat Jenderal Perumahan, Kementerian PUPR lewat PPK Rumah Swadaya berhasil tuntaskan 3.020 unit perumahan swadaya di tahun 2020.

Dari total 3.020 unit Rumah Swadaya tersebut anggaran yang digunakan sebesar Rp 52 miliar lebih bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Rumah Swadaya, Abdullah menjelaskan, program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di tahun 2020 sesuai SK Menteri PUPR ada dua tahap. SK tahap pertama di bulan February-Maret sebanyak 2.500 unit tersebar di enam Kabupaten/Kota. Diantaranya, Ternate, Tidore, Halmahera Utara, Halmahera Barat, Kepulauan Sula dan Morotai. Serta SK Dirjen tahap kedua di bulan Agustus sebanyak 520 unit sehingga total untuk Maluku Utara di tahun 2020 sebanyak 3.020 unit, kemudian di kerjakan pada bulan September.

“Untuk Kabupaten/Kota di tahap I, Kota Ternate sebanyak 362 unit, Tidore 340, Halut 360, Kepulauan Sula 352, Morotai total dua SK 900, Halbar 304 sementara tahap kedua di empat Kabupaten/Kota yakni Halsel, Hateng, Haltim dan Taliabu semua 100 unit jadi total 3.020 unit,” katanya ketika ditemui di ruang kerjanya, Kamis (14/1).

Ia menuturkan, BSPS ini pihaknya memberikan stimulan kepada penerima bantuan karena ini swakelola jadi progres penyaluran pihaknya sudah menyalurkan semua 100 persen, berdasarkan SPM dan SP2D terakhir di bulan Oktober.

“Adapun fisik pemanfaatan sampai sekarang sesuai laporan kami ke pusat itu 99,34 persen, karena ada mekanisme pelaksana di BSPS itu setelah bantuan di salurkan ke penerima bantuan, karena ada dua bantuan itu bahan bangunan dan upah kerja, bahan bangunan tahap I di salurkan setelah tersalurkan baru kita bayar upah kerja tahap pertama kemudian penyaluran bantuan tahap kedua,” tuturnya.

Abdullah menyebut, perunit BSPS sebesar Rp 17,5 juta. Tahap pertama diberikan sebesar Rp 7,5 juta untuk bahan bangunan kemudian Rp 1,250 juta upah kerja, kemudian disalurkan Rp 7,5 juta untuk bangunan tahap II. Namun upah kerja tahap dua di salurkan setelah progres di lapangan harus 100 persen secara fisik.

“Ada 284 unit yang belum selesai secara fisik dengan total anggaran Rp 335 juta sehingga di kembalikan ke kas negara. Itu kita sudah laporkan dan sesuai aturan harus di kembalikan ke negara, jadi setiap tahun kami laporkan ke pusat ada 23 item laporan mulai dari data-data SPM, seleksi BSPS sampai laporan pengguna anggaran tahap I dan II,” ungkapnya.

Sementara untuk perencanaan 2021. Ia mengaku dalam Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) sudah ada gambaran bahwa akan ada alokasi. Namun untuk lokasi belum di ketahui, sampai saat ini perkirakan ada 1.260 unit yang di rencakan di empat Kabupaten/Kota. Anggarannya menurun kurang lebih sekitar 50 persen dari tahun 2020.

“Pembagian jumlah Kabupaten itu berdasarkan jumlah biaya operasional yang ada dalam DIPA, jadi kemungkinan cuma empat Kabupaten/Kota,” pungkasnya. (Alan/PN)

Komentar