oleh

Soal Dana Desa, Warga Desa Lekokadai Laporkan Oknum Kades ke Polisi

SANANA, Lintasmalut.net – Warga Desa Lekokadai,Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula,Provinsi Maluku Utara(Malut) menduga dana desa (DD) di Desa Lekokadai salah urus. Mereka sudah mengaku ke anggota DPRD Kepulauan Sula hingga Bupati, namun tak ada realisasi penyelesaian sehingga memilih melapor ke polisi.

Penyidik unit tindak pidana korupsi (Tipikor) Satreskrim Polres Kepulauan Sula menerima aduan masyarakat tentang dugaan penyelewengan dana desa (DD) oleh oknum kepala desa (Kades) Lekokadai, Dalam aduan tersebut, sang kades disangka salah urus DD tahun anggaran 2016-2017.

Sekretaris Lekokadai, Udin Labangsa yang didampingi beberapa orang warga Desa Lekokadai mengatakan bahwa mereka pernah melaporkan persoalan tersebut kepada anggota DPRD Kepulauan Sula secara lisan pada 9 September 2018. Saat itu, Komisi I DPRD, Inspektorat,BPMD,Pemerintahan langsung turun ke lapangan dan mereka menemukan beberapa bukti yang dilaporkan masyarakat Lekokadai.

“Belum ada realisasi dari hasil kunjungan dewan tersebut. Untuk itu, kami dari Masyarakat Lekokadai membawa persoalan ini ke polisi supaya diusut tuntas dan DD tidak digunakan untuk kepentingan individu,” ujar Udin Labangsa bersama 5 orang warga,Senin 27/11/2018

Lanjut dia, mereka juga telah lama menunggu rekomendasi DPRD supaya disampaikan ke Bupati Kepulauan Sula untuk mengganti oknum Kades tersebut. Tetapi belum ada kejelasan, sehingga terpaksa membawa temuan mereka ke jalur hukum supaya ditindak lanjuti. Setelah mengadukan oknum kades Lekokadai Amrin Laode Meko Arham,

Udin Labangsa bersama 5 warga yakni Nurdin,Kasman Lairi,Jainal Kerafota, Sakaria Aunaka menyerahkan beberapa bukti kepada penyidik soal anggaran 2016 yakni Pelatihan nelayan,Rp 7.420.000,diduga fiktif, Pelatihan kades posyandu,Rp.10.000.000,diduga fiktif, Kegitan sosialisasi kamtibmas Rp.15.000.000 diduga fiktif, Profil desa Rp.15.000.000 diduga fiktif

Sedangkan anggaran 2017 yakni Peningkatan kapasitas lembaga masyarakat Rp 43.645.500 tidak terlakasana,pengadaan bibit cengkeh 2.549 Pohon Rp.63.725.000 tidak terlaksana.badan usaha milik desa(BUMDes)rp,256.565.000 tidak terlaksana perencanaan, termasuk data lain yang menguatkan aduan mereka.

Sementara itu, Kapolres Kepulauan Sula, AKBP Tri Yulianto melalui Kasat Reskrim, Iptu Paultri Yustiam mengatakan telah menerima aduan masyarakat dan segera menindaklanjutinya. “Kita sudah terima, tapi masih sebatas aduan. Saat ini penyidik masih mengumpulkan bukti supaya bisa diproses,” ujar Iptu Paultri Yustiam.

Sumber : Beritalima

 

Komentar