oleh

Status Lahan PN Bobong Tidak Jelas, Dedy : Pimpinan Kami Selalu Ditanya Soal Itu

BOBONG – Pengadilan Negeri (PN) Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu (Pultab), Provinsi Maluku Utara (Malut) mulai gelisa.  Pasalnya, lembaga hukum itu, sampai saat ini belum juga memiliki bangunan yang memadai dan masih seatap dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Taliabu. Bahkan, lahan yang dijanjikan oleh Pemerintah Daerah setempat  belum juga tersedia.

Wakil ketua PN Bobong, Dedy Wijaya Susanto, SH. MH.  Mengatakan, Pengadilan Negeri Bobong dapat berjalan secara baik, jika didukung dengan sejumlah sarana dan prasarana yang memadai.

“Maksimalnya pelayanan hukum oleh PN bisa berjalan dengan secara baik, bergantung pada ketersediaan gedung yang  memadai,” katanya kepada sejumlah wartawan, rabu (10/7/2019) di PN Bobong .

Lanjutnya, faktor utama yang harus terpenuhi yaitu ketersediaan lahan pembangunan Kantor PN Bobong.

“Kami membutuhkan ketersediaan lahan yang layak tanpa menuai  persoalan, sebab lahan menjadi masalah yang cukup fundamental, tentunya ini juga merupakan kepastian dan dukungan dari Pemda setempat,” ujarnya.

Dedy menambahkan , saat ini belum ada titik terang terkait status kepemilikan tanah, bahkan hibah lahan dalam bentuk dokumen dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Taliabu juga belum diterima oleh pihak PN Bobong.

“Makanya,  saya katakan ini sebagai suatu Anomali Hukum dan hal ini bisa terjadi karena Pemkab Pulau Taliabu sudah menjanjikan lahan atau tanah dalam jangka waktu yang dekat.  Namun, kenyataannya sampai saat ini belum ada sehingga pelayanan kami tidak begitu  maksimal,” tambahnya.

Bahkan, Dedy mengaku, setiap kali memasukan laporan bulanan kepada Pengadilan Tinggi Maluku Utara di Ternate, pihaknya selalu ditanya terkait ketersediaan lahan.

“Pmpinan kami selalu ditanya soal itu,” akuinya. (As)

Komentar