oleh

Sukardi: DOB Sofifi Pemkot Tikep Harus Keluarkan Rekom, Bukan Alasan Marotorium

Sukardi Hi. Ahmad, Warga Kelurahan Payahe dan Aktivis Geram Oba (Foto:Istimewa)

TIDORE – Terkait proses pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kota Sofifi, Pemerintah Kota Tidore Kepulauan (Tikep) Provinsi Maluku Utara (Malut) Seharusnya tidak beralasan terkendala dengan Marotorium dan Maklumat Kesultanaan yang mengakibatkan proses pembentukan BOB bisa terhambat.

Maklumat Kesultanan dikelurkan sebelum masa kepemimpinan Cpt. Ali Ibrahim dan Muhammad Senen (Aman), tetapi Maklumat Kesultanaan tersebut di keluarkan pada jaman kepemimpinan Achmat Mahifa sebagai Walikota.

“Seharusnya pemerintahan saat ini melakukan komunikasi dengan pihak kesultanan agar bisa duduk bersama dan bicakan bersama. Untuk itu, kami menilai pemerintah saat ini belum melakukan komunikasi dengan pihak kesultanan terkait dengan janji politik yang telah di sampaikan pada saat berkampanye di hadapan masyarakat di empat kecamatan Oba,”kata Sukardi Hi. Ahmad, Warga Payahe yang juga Aktivis Geram Oba lewat rilisnya yang diterima lintasmalut.co.id, Kamis (16/5/2019) pukul 09.17 WIT.

Menurut Sukardi, Pemerintahan Aman seharusnya tidak mengatakan pemekaran Sofifi menjadi DOB terkendala pada Moratorium belum di cabut oleh pemerintah pusat dan surat Maklumat Kesultanan Tidore, Pemerintahan Aman tidak beralasan dengan Moratorium dan Maklumat Kesulatanan, selain Sofifi menjadi sebuah keharusan karena perintah Undang-Undang, pasangan Aman juga sudah berjanji memekkarkan Sofifi menjadi DOB. Untuk itu, Pemerintahan Aman wajib mengeluarkan Rekomendasi sehingga Sofifi menjadi DOB.

“Moratorium DOB belum dicabut oleh pemerintah pusat dan Maklumat kesultanan tidore bukan menjadi alasan pemerintah tikep untuk tidak mengelurkan rekomendasi persetujuan empat kecamatan di daeran oba, mulai dari kecamatan oba utara, kecamatan oba tengah, kecamatan oba dan kecamatan oba selatan menjadi daerah otonomi baru, tetapi pemerintahan aman seharusnya mengluarkan rekomendasi persetujuan pelepasan empat kecamatan di dataran oba, sehingga menjadi bukti bahwa pemerintahan Aman tidak menjadi pemerintahan yang suka ingkar janji,”ujarnya.

Lanjut Sukardi, sangat penting Pemerintahan Aman melakukan Koordinasi dengan DPRD agar sisa periode ini segera melakukan Rekomendasi, melakukan Paripurna Istimewa, mengeluarkan Rekomendasi menyetujui empat kecamatan di dataran oba menjadi DOB, sehingga ketika Moratorium dicabut Pememerintah pusat, Sofifi juga suda dimasukaan dalam agenda Pemerintah pusat, bukan pemerintahan Aman menjanjikan terkait dengan Moratorium dan Maklumat.

“Alasan pemerintahan aman belum mengeluarkan Rekomendasi kerena terkendala dengan moratorium dan maklumat kesultanan, pernyatan pemkot tikep merupakan alasan klasik, karena seharusnya pemkot tikep tidak mengeluarkaan pernyataan seperti itu, kami menilai pemerintahan Aman saat ini tidak mengiklaskan empat kecaamatan di dataran oba berpisah dengan kota tidore,”pungkasnya.

“Kalaupun dalam kaktu dekat walikota dan wakil kota tidak menempati janji politiknya, maka dalam waktu dekat juga akan dilakukan aksi demonstrasi di empat kecamatan di dataaran oba, saat ini suda dalam tahapan konsulidasi mahasiswa dan eleman srategis untuk menagi janji politik ali ibrahim dan muhammad senen diakhir periode ini,”tambahnya. (Alan)

Komentar