oleh

Syamsudin : ASN Tetap Jaga Netralitas Sepanjang Proses Politik Berlanggsung

Kepala Kesbangpol Kabupaten Pulau Taliabu. Syamsudin Ode Maniwi (foto ist/Yanto)

BOBONG, Lintasmalut.net – Kesbangpol Kabupaten Pulau Taliabu (Pultab) Provinsi Maluku Utara (Malut) terus melakukan sosialisasi terhadap masyarakat dan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk selalu menjaga netralitas demi tercipatanya politik yang santun pada momentum demokrasi di Taliabu.

Kepala Kesbangpol Kabupaten Pulau Taliabu Hi Syamsudin Ode Maniwi, menuturkan bahwa, pihaknya tak pernah berhenti melakukan sosilaisasi kepada masyarakat, untuk selalu menjaga keamanan sepanjang proses politik berlangsung, karena pada 17 April 2019 kita dihadapkan dengan momentum Pemilihan Peresiden dan Wakil Presiden, Pileg, dan DPD secara serentak, sehingga terciptanya kondisi kamtibmas yang kondusif, aman, damai dan santun,”Ujar H. Syamsudin Ode Maniwi saat ditemui awak media Selasa (19/2/2019) diruang kerjanya.

“Kami diberbagai kesempatan terus memberikan arahan kepada masyarakat, untuk selalu menjaga dan menciptakan Taliabu dalam kondisi aman, mengingat saat ini kita diperhadpakn dengan momentum besar yakni pemilihan Peresiden dan Wakil Presiden, Pileg, dan DPD, sehingga netralitas menjadi penting untuk terus di jaga tanpa terprofokasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga Taliabu aman dan terkendali,”Ungkap Syamsudin.

Menurutnya, sikap netralitas ini tidak hanya menjadi tangung jawab bagi masyarakat, namun hal yang paling penting adalaah bagi ASN yang harus menjaga netralitas tanpa memihak salah satu Calon legislatif, sehingga tidak memicu persoalan yang tidak inginkan terjadi, bahkan kita menuyurati ASN untuk selalu menjaga neteralitas sepajang Pilpres dan Pileg berlangsung

Syamsudin juga mengatakan, selain sosialisasi dan menyurati ASN pihaknya juga menghimbau kepada selurh Kepala-kepala Desa agar tidak memihak kepada salah satu Kandidat Caleg maupun Calon Preisden.

Dikatakanya, demi memaksimalkan kondisi politik di Taliabu, pihaknya selalu melakukan koordinasi dengan penyelenggara Pemilu, baik KPU dan Bawaslu, terutama kaitanya dengan hak-hak politk masyarakat berupa Daftar Pemilih Tetap (DPT) jika ada peroalan DPT yang berlum diselesaikan agar dapat segera dituntaskan, sehingga tidak melahirkan stagnasi ataupun hal-hal yang dapat menggagu proses politk di Taliabu.

“DPT merupkan hal yang paling krusial dan ini harus mejadi perhatian bagi penyelenggara, sebab ini menyangkut denggan hak politiknya orang banyak selaaku pemilih”Tutup Syamsudin.(As)

Komentar