oleh

TAPD Morotai Siapkan Rp 43 Miliar untuk Penanganan COVID-19, Ini Rinciannya

DARUBA – Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Pulau Morotai bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD lakukan rapat dalam rangka membahas terkait anggaran yang di siapkan untuk penanganan coronavirus (COVID-19).

Rapat dilaksanakan di Aula Kantor DPRD, Rabu (8/4/2020) yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD, Rusminto Pawane didampingi Wakil Ketua Judi Dadana.

Dalam rapat tersebut, Sekertaris Daerah (Setda) Pulau Morotai, Muhammad M. Kharie yang juga selaku Ketua TAPD merincikan kebutuhan anggaran penanganan COVID-19. Ia mengatakan, anggaran yang di kelola oleh Satgas COVID-19 bersumber dari Dana Tak Terduga (DTT) sebesar Rp 4.365.970.273.

“Dengan rincian Rp 2.047.700.000 untuk penanganan dampak ekonomi, dan untuk jaringan pengaman sosial sebesar Rp 1.988.897.273. Jadi totalnya Rp 4.036.597.273 sedangkan untuk penanganan kesehatan tidak ada,” katanya.

Penggunaan APBD tahun 2020. Kata M. Kharie, dalam penanganan pendemi COVID-19 terdiri dari beberapa aspek, penanganan kesehatan anggarannya diambil dari sumber anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Kesehatan sesuai dengan petunjuk dan regulasi yang diterima dari Kementerian Kesehatan dengan total anggaran yang direncanakan sebesar Rp 14.339.564.000.

“Dari total anggaran tersebut diperuntukan untuk Bantuan operasional Puskesmas sebesar Rp.2.999.991.500, penyediaan epidemiologi peningkatan kasus, penyakit menular dan Wabah COVID-19 sebesar Rp 200.025.000, Supervisi COVID-19 pada petugas surveylance sebesar Rp 27.650.000, kegiatan DAK penugasan sub bidang pengadaan peralatan P2P dan STBM untuk pencegahan dan penanganan COVID-19 sebesar Rp.1.153.500.000, kegiatan DAK bidang kesehatan pencegahan dan penanggulangan COVID-19 sebesar Rp.8.468.843.000 dan intervensi faktor resiko kesehatan lingkungan penularan COVID-19 sebesar Rp.1.489.554.500, ” ungkapnya.

Untuk sub total. Lanjut M. Kharie, penanganan dampak ekonomi sebesar Rp.24.298.078.000 dengan rincian, Bansos kepada masyarakat sebesar Rp.14.316.278.000, pemenuhan untuk pencegahan dini COVID-19 sebesar Rp.8.031.800.000, Pemberian Bantuan Korban PHK sebesar Rp.550.000.000 dan Penguatan Kapasitas bagi IKM dan UMKM terdampak COVID-19 sebesar Rp.1.400.000.000.

Sementara penyediaan sosial safety Net atau jaring pengaman sosial untuk pengadaan Media KIE upaya pencegahan COVID-19 sebesar Rp.65.000.000, total keseluhan sebesar Rp.38.702.642.000 kemudian ditamba dengan Rp.4.036.597.273 sehingga total keseluruhan kurang lebih Rp 43 Miliar.

“Ini yang kami rencanakan dan kami sampaikan kepada Banggar di DPRD, namun perlu diketahui sumber anggaran Rp.38.702.642.000 ini diambil dari sejumlah SKPD lingkup Pemda Morotai,” ujarnya.

Sementara itu, tim Banggar DPRD Rasmin Fabanyo mengatakan, dirinya sampai saat ini masih bingung dengan estimasi anggaran yang begitu besar tetapi secara administrasi belum mempunyai dasar hukum yang jelas.

Ia berharap, setelah rapat yang pertama, TAPD telah menyampaikan surat permohonan persetujuan secara resmi kepada pimpinan DPRD terkait dengan anggaran yang begitu besar di geser.

“Setelah Bupati membentuk Satgas COVID-19 kurang lebih 3 minggu yang lalu, kita sudah lakukan pencairan anggaran tetapi belum ada persetujuan dari pimpinan DPRD, setahu saya atas dasar surat itu kemudian pimpinan DPRD menyurat ke TAPD untuk membahas pergeseran anggaran,” tukasnya.

“Pergeseran anggaran bukan hal yang biasa-biasa saja, tetapi harus diperhatikan tahapan dan mekanismenya karena kita sudah mendapat surat dari berbagai macam kementerian yang memberikan kelonggaran pergeseran anggaran dari berbagai item tertentu,” sambungnya.

Rasmin juga mempertanyakan terkait transfer Dana Desa (DD) yang katanya tidak ada transfer dari rekening Desa ke rekening Satgas COVID-19 tetapi ternyata dilapangan hal tersebut ada.

Menanggapi pernyataan tersebut, M. Kharie menjelaskan, penyebaran COVID-19 ini belum diprediksi kapan berakhirnya, dan acuan sementara yang dipakai Pemda adalah hasil analisa dari Pemerintah Pusat yang diperkirakan akhir bulan Juli baru terjadi penurunan penyebaran. Jadi anggaran yang di proyeksikan sampai 3 bulan kedepan.

“Terkait dengan pergeseran anggaran khusus penangan COVID-19 ini, bedasarkan petunjuk yang kami terima dari pusat yaitu Pemda dapat melakukan perubahan terlebih dahulu dengan peraturan Bupati kemudian kepada lembaga DPRD hanya disampaikan pemberitahuan bukan persetujuan, itu acuan yang kami dapat dari Kemendgri,” ungkapnya.

Ia menyebut, sebelumnya sudah membahas hal yang sama bersama DPRD, namun belum membahas terkait dengan pemanfaatan DD.

“Pemanfaatan DD untuk penanganan COVID-19 baru disampaikan pentunjuknya dua hari setelah rapat tersebut dilaksanakan bersama DPRD,” katanya saat menanggapi pertanyaan Rasmin Fabanyo.

Dijelaskan, pemanfaatan DD untuk penanganan COVID-19 sebesar Rp.60.000.000 setiap desa dengan rincian Rp.10.000.000 langsung ditangani oleh Desa untuk pembuatan tempat cuci tangan yang tersebar di seluruh desa dan 50 juta di transfer ke rekening Satgas COVID-19.

“Pengeluaran terbesar Satgas COVID-19 ini yakni biaya nginap di setiap Hotel dan penginapan, dan biaya makan minum, namun Satgas tidak dibiayai untuk insentif petugas karena hal ini adalah tugas kemanusiaan yang harus dilaksanakan,” pungkasnya. (Fik)

Komentar