oleh

Terkait IUPHHK PT. Tegar Perkasa Cemerlang, Ketua DPC Gerindra Taliabu : Bupati Kurang Baca

BOBONG – Alasan Bupati Pulau Taliabu Aliong Mus, menolak PT. Taliabu Godo Maogena (TGM) karena mendukung perusahan  PT. Tegar Perkasa Cemerlang (TPC) terhadap Izin Usaha Pemanfaatan hasil hutan kayu di Wailayah Pulau Taliabu dengan luas wilayah kurang lebih 89.568 Hektar (Ha).

Dukungan tersebut melalui surat Bupati Kabupaten Pulau Taliabu dengan nomor 009/5/BUP tertanggal 24 Juni 2019, Perihal : dukungan IUPHHK di Kabupaten Pulau Taliabu atas nama PT. Tegar Perkasa Cemerlang. Surat penunjukan PT. Tegar Perkasa Cemerlang  Nomor:  09/Dir/VI/2019 tanggal 17 Juni 2019. Perihal Permohonan Dukungan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) di Kabupaten Pulau Taliabu, seluas kurang lebih 97.303 Ha yang meliputi Hutan tanaman seluas kurang lebih 7.734 Ha dan Hutan alam kurang lebih 89.568 Ha.

Hal ini mendapat tanggapan dari Ketua DPC Partai Gerinda Kabupaten Pulau Taliabu,  Muhaimin Syarif  kepada  sejumlah Wartawan, Selasa (30/7/2019).  Dia mengatakan, Bupati Pulau Taliabu, H.  Aliong Mus  menolak  investasi  PT. Taliabu Godo Mogena (TGM) milik Putera Daerah Taliabu (anak Pribumi) dengan alasan dampak lingkungan atau kerusakan lingkungan kedepan.  Padahal, diketahui  Bupati Pulau Taliabu mendukung  PT. Tegar Perkasa Cemerlang  melalui  IUPHHK-HA  untuk masuk di Pulau Taliabu dengan luas wilayah  dua kali lipat dari  insvestasi TGM sebelumnya.

“Saya sebagai putra daerah dan salah satu Ketua DPC Gerindra selaku partai pengusung, sehingga Aliong Mus terpilih sebagai Bupati dan saat ini memimpin. Saya menyesalkan sikapnya yang memberi dukungan kepada salah satu Investor atau Perusahaan yang akan membuka atau berinvetasi di Taliabu dengan luasan lahan yang tidak tanggung-tanggung dan menolak investasi anak Pribumi,” sesal Muhaimin  via telepon selulernya.

Politisi Gerindra ini  menjelaskan, apakah dukungan investor  menjadi kewenangan Bupati Pulau Taliabu  atau tidak ?.  Idealnya,  seseorang Bupati harus mampu  memahami regulasi atau undang-undang yang berlaku, bahkan  Aliong Mus  harus mengetahui bahwa  penerbitan serta  dukungan  IUPHHK bukan kewenangan dari  Bupati.

“Jika merujuk pada Peraturan Menteri Lingkungan Dan Kehutanan (Permen LHK) nomor P.28/MENLHK/SEKJEN/KUM.1/7/2018, tentang  tata cara pemebrian, perluasan areal kerja dan perpanjangan Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem atau izin usaha pemanfaatan  hasil hutan kayu, hutan tanaman industri pada hutan Produksi,”  jelasnya.

“Saya sesalkan sikap Bupati Pulau Taliabu,H. Aliong Mus selalu menunjukan ketidak pahamannya terhadap aturan dan regulasi sehingga masayarakat jadi bulan bulanan membuli di medsos karena Bupatinya tidak paham terhadap aturan.  Padahal, masih banyak generasi cerdas di Taliabu.  Saya tidak tahu,  mungkin Bupatinya kurang membaca,  sehingga kurang memahami regulasi. Jadi ini tanggung jawab Sekda, Bagian Hukum dan lainnya,” ujarnya. (red)

Komentar