oleh

Tidak Berpihak Kepada Petani, KOPRA Tuntut Moloku Kie Raha Merdeka

-EKONOMI-96 views

 

TERNATE, Lintasmalut.net – Aliansi Koalisi Perjuangan Rakyat (KOPRA) mengecam keras terhadap Pemerintah Pusat dan Daerah, karena tidak berpihak kepada Petani kopra atas Anjloknya harga Komuditi kopra, kecaman bertubi-tubi dilahirkan bentuk Aksi Demonstrasi yang dilakukan KOPRA, terhitung pada Novembee hingga Desember 2018 tujuh kali Aksi tuntutan kenaikan harga komuditi kopra namun tidak dihiraukan Pemerintah Pusat hinga ke Daerah.

Kini Aliansi KOPRA Kembali gelar Aksi ke tuju kalinya terkait Anjloknya harga komuditi kopra di Malut Senin, (17/12/2018) di depan Kantor Wali Kota jalan Pahlawan Revolusi Ternate Tengah Kota Ternate Provinsi Maluku Utara.

Sala satu poin tuntutan Aksi KOPRA ini sangat mengancam Kesatuan Negara Republik Indonesia (NKRI)

“jika negara tidak mengambil langkah maka kami siap memboikot pemilu 2019 sebagai langkah menyatakan kepada Negara untuk Sosialis Maloko Kieraha Merdeka dan keluar dari Negara Kesatuan Repoblik Indonesia (NKRI),” tegas Orator aksi, Hamdan Halil.

Selain tuntutan tersebut, kata Hamdan KOPRA juga mendesak Kepada Pemerintah Pusat maupun Daerah agar kembalikan kejayaan Kelapa Nusantara, Kejayaan Kepulauan rempah-rempah, menolak Sawit dan Tambang di Moloko Kie Raha/Maluku Utara, serta tuntaskan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap Petani dan Mahasiswa, perangi Kapal Ikan Asing di perairan Moloko Kie Raha serta memboikot pemili 2019.

Menurut Hamdan, anjloknya harga kopra dan kasus HAM yakni petani yang di aniaya di Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara dan penembakan mahasiswa di jakarta, Pihaknya memminta kepada negara untuk menyelesaikan karena selama ini tidak dapat di tindak lanjuti.

Lanjut hamdan, situasi dan kondisi anjloknya harga kopra ini, hingga saat ini tidak ada langkah Pemerintah Daerah untuk mencari solusinya, maka kami meminta kehadiran negara terkait penderitaan Rakyat Malut, atas anjloknya harga kopra

(red) “jika negara tidak mengambil langkah maka kami siap memboikot pemilu 2019 sebagai langkah menyatakan sikap kepada Negara, bahwa kami akan Sosialis Maloko Kieraha Merdeka untuk keluar dari NKRI, karena, Moloko Kie Raha siap dari Sumber Daya Alamnya (SDA), siap dari Sumber Daya Manusianya (SDM) siap landasan kesejarahan dimana ke 4 Kesultanan ini, telah menyerahkan sepertiga daripada wilaya ini untuk Republik Indonesi tanpa meminta imbalan apapun,” Ungkapnya.

Sementara Wakapolres Ternate Kompol Jufri Dukomalamo, kepada sejumlah wartawan, terkait pengamanan aksi KOPRA, bahwa pemberitahuan yang mereka sampaikan bahwa hari ini mereka laksanakan aksi damai dengan rute Land Mard dan kediaman Gubernur Malut, dengan waktu aksinya pukul 08.00 WIT hingga siang dan konsolidasi mereka di Bagian Selatan Kota Ternate di kampus II Unkhair dan di bagian Utara di Fakultas Keguruan Dan Ilmu pendidikan Kampus I Unkhair Ternate dan itu di lakukan, jelas Kompol Jufri.

Terkait dengan pembubaran masa aksi menurut Jufri Dukomalamo sudah sesuai dengan undang-undang nomor 9 Tahun 1998 Tentang kemerdekaan, menyampaikan pendapat di depan umum yakni waktu Unjuk Rasa (UNRAS) dengan batas waktu pukul 18.00 setelah itu masa aksi harus bubar karena waktu toleransi suda di atur dalam Undang-undang, dan untuk personil di terjunkan sekitar 200 personil gabungan dari dua platon Dalmas Polda Maluku Utara dan dua platon Dalmas Polres Ternate. Tutupnya

Dari amatan Mesia ini, aksi yang di gelar KOPRA Malut yang di pimpin oleh Julfandi Gani ini di bubarkan sekita pukul 18.25 WIT tanpa perlawanan massa aksi dan sempat disemprot dengan Water Cenon karena di anggap telah melewati toleransi waktu yang telah di atur dalam Undang-undang. (M.S)

Komentar