oleh

Tidak Penuhi Permintaan Ini, Kemendagri Bakal Dipolisikan

-NASIONAL-65 views

JAKARTA, Lintasmalut.net – Aliansi Masyarakat Pulau Taliabu (AMPT) mendesak Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) untuk memberikan penjelasan public soal penyebutan Tim AHMRIVAI Penyebar Kebohongan.

AMPT juga meminta Kemendagri segera menjelaskan penyelesaian tuntutan Garda Muda Palapa, Gerakan SUBU BerSATU dan Kawan AHM secera tertulis, sebagaimana yang dijanjikan. Jika tidak, maka elemen gerakan segera menempuh jalur hukum.

Presidium AMPT, Ariyanto Samil kepada media ini menjelaskan, selain mendesak tarnsparasni Kemepndagri soal kisruh pelantikan Jabatan Tinggi Pratama (JPT), Administratur dan jabatan Fungsional lain, pihak AMPT bersama KAWAN AHM, Garda Muda Palapa dan Gerakan SUBU BerSATU akan melaporkan Kemendagri ke Mabes Polri jika mengabaikan desakan tersebut.

Pasalnya, demonstrasi dan Hearing yang digelar tanggal 7 November 2018 lalu, Kemendagri berjanji akan menindaklanjuti tuntutan yang disampaikan secara tertulis. Pada 8 November 2018, Kepala Pusat Penerangan Kemendagri telah menindaklanjuti melalui surat No. 490/9606/SJ yang ditujukan kepada Sekretaris Ditjen OTDA.

Surat yang diteken Dr. Bachtiar M.Si itu merangkum tiga point tuntutan, masing-masing Rekomendasi Diskualifikasi, Non-Aktifkan Gubernur Malut Abdul Gani Kasuba, dan menon-aktifkan Bupati Kepulauan Sula Hendrata Thes.

“Namun hingga kini belum ditindaklanjuti oleh Ditjen OTDA berupa penjelasan resmi sebagaimana yang disebut Ibu Ningrum, yaitu akan ada penjelasan tertulis dari kementerian,” ujar Ariyanto.

AMPT menduga, surat izin yang disebutkan Heriyandi Roni ini patut dipertanyakan keberadaan fisiknya. Karena, hasil klarifikasi BAWASLU Maluku Utara kepada Pemerintah Provinsi Maluku Utara, menyatakan pelantikan, mutasi dan rotasi jabatan itu tidak didasarkan pada Izin Kemendagri. Kepala BKD Maluku Utara pun, dalam memberikan klarifikasi menyatakan surat izin kemendagri tidak ada.
“Kok, tiba-tiba surat tersebut ada pasca Rekomendasi BAWASLU Maluku Utara tentang Diskualifikasi AGKYA”, tuturnya.

Anehnya, dua surat, masing-masing dari Pemprov Malut Nomor 821/1430/SETDA tanggal 5 November 2018, dan Surat Ditjen OTDA Kemendagri No 800/8586/OTDA tanggal 6 November 2018 yang ditujukan ke KPU Provinsi Maluku Utara, hanya menjelaskan tentang keabsahan Surat Izin Kemendagri, tanpa menunjukan Fisik Surat yang diminta KPUD Maluku Utara.
“Dua surat yang mirip surat keterangan inilah yang kemudian dijadikan dasar bagi KPUD untuk menolak rekomendasi Diskualifikasi dari Bawaslu Malut,” jelas Ariyanto.

Selain tiga point di atas, Ariyanto menyinggung peryataan resmi Kemendagri melalui Heriyandi Roni yang menyebut TIM AHMRIVAI sebagai penyebar kebohongan.

“Pernyataan ini adalah sesuatu yang tidak patut diucapkan pejabat kementerian, apalagi membawa-bawa nama kelembagaan,” kata Ariyanto secara emosi.

Karena itu, menurut Ariyanto, jika dalam waktu dekat, kementerian tidak mengklarifikasi pernyataan ini, maka sejumlah elemen gerakan, diantaranya Gerakan SUBU, Garda Muda dan Kawan AHM Malut, akan melaporkan Kemendagri ke pihak kepolisian.
“Ada beberapa point temuan kami, yang akan kami bawa ke Mabes Polri,” imbuh Ariyanto. ( red)

Komentar