oleh

Tunjukan Tindakan Tak Etis, Koordinator SAMURAI Sesali Sikap Assisten I Bupati Morotai

DARUBA  – Koordinator Aksi SAMURAI-MU Distrik Unipas, Fitra Piga sesalkan sikap Assisten I Bupati Pulau Morotai, Muhlis Bai yang menunjukkan sikap tidak etis saat melakukan hering bersama Samurai di ruangan kerjanya. Kamis (23/1/2019)

Sebelumnya fitra bersama teman teman yang tergabung dalam Solidaritas Aksi Mahasiswa untuk Rakyat Indonesia (SAMURAI) Distrik Unipas melakukan aksi tuntutan di depan gedung kantor bupati pulau morotai, tak lama menyampaikan orasi fitra dan teman tamannya dipanggil untuk melakukan hering bersama Assisten I bupati Pulau Morotai, Muchlis Bay.

Namun saat melakukan hering terlihat Muchlis menunjukan sikap yang sangat tidak etis dengan cara mengeluarkan kata kata yang bernada keras dan terkesan membentak bentak teman teman SAMURAI. Bahkan pernyataan sinis Yang di sampaikan Menyentak Ketersinggungan Oleh Kordinator SAMURAI-MU Distrik unipas

“Asisten I Bupati Menunjukkan Sikap tidak Etis sebagai pejabat publik dalam pemerintahan Bupati Beny Laos-Asrun padoma Ketika Hering Bersama Mahasiswa. Aksi demonstrasi yang kami lakukan adalah Menyampaikan Aspirasi Masyarakat Morotai namun apa yang kami sampaikan di anggap Assiten I tidak berbasis kebenaran”, ungkapnya

“Assisten I bahkan bertanya, Apa yang Salah dengan Kabijakan pemerintah saat ini, Kalu demo ade-ade harus bikin semacam makalah berbasis riset ilmiah”, Ujarnya meniru penyampaian Assisten I Bupati tersebut.

“Beliau yang kami harapakan mewakili bupati Morotai untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat morotai yakni Petani dan Nelayan Seharusnya Menjadi Tanggung jawab wajib sebagai fungsi pelayanan publik di morotai. Saya sebagai pimpinan Kordinator distrik Menilai Asisten 1 tidak mempunyai Wibawa Sebagai Pejabat Publik di morotai”, sambung fitra

Fitra menuturkan bahwa tindakan yang tidak beretika tersebut telah di lakukan dua kali oleh Assisten I Bupati, yakni saat aksi tuntutan Samurai-Malut bersamaan waktu pemindahan kantor bupati yang baru di beberapa waktu lalu. Olehnya itu, secara institusi fitra menilai sebuah pertunjukkan sikap otoritas yang berlebihan tersebut seharusnya tidak dilakukan karena hak penyampaian pendapat umum harus direspon positif oleh pemda morotai dan ditindaklanjuti secara soluktif. (fik)

Komentar