oleh

Walikota Ternate Cuek Undangan Bawaslu

TERNATE – Walikota Ternate, Burhan Abdurahman tak hadiri undangan dari Badan pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kota Ternate. Sebelumnya, Bawaslu sudah melayangkan undangan kepada Walikota Ternate pada Senin (29/6/2020). Kali ini, Undangan kedua yang dilayangkan untuk dijadwalkan dimintai keterangan klarifikasi, Rabu (1/7/2020).

Namun, orang nomor satu di Pemkot Ternate itu tak menggubris undangan Bawaslu tersebut.

“Sampai sekarang, pak Walikota tidak datang memenuhi undangan kami,” ungkap Sulfi Majid saat ditemui di ruang kerjanya.

Sulfi menjelaskan, undangan klarifikasi itu harus dimaknai sebagai suatu kesempatan yang diberikan oleh hukum terhadap setiap orang yang diduga melakukan pelanggaran pemilihan, sebab dalam hukum ada hak asasi setiap orang yang harus dijunjung tinggi.

“Sehingga mestinya dapat menggunakan kesempatan yang diberikan oleh hukum tersebut untuk memberikan klarifikasi,” jelasnya.

Sikap taat aturan itu berbeda dengan Wakil Walikota Ternate, Abdulah Taher. Ia bersedia dimintai keterangan klarifikasi oleh Bawaslu Ternate tentang keputusan mutasi 9 ASN di lingkup Pemkot Ternate. Proses permintaan keterangan terhadap Wawali itu dilakukan melalui virtual di ruang sidang Bawaslu siang tadi sekitar pukul 12.00 WIT.

“Kalau pak Wakil Walikota sudah dimintai keterangan klarifikasi tapi melalui virtual karena beliau sekarang berada di Jakarta,” ujarnya.

Sulfi menegaskan, dalam prosedur penanganan pelanggaran pemilihan, jika tidak hadir pada undangan pertama, maka akan diundang untuk yang kedua, dan kalau panggilan kedua juga tidak hadir, tetap akan dilakukan kajian dan analisis hukum dan membuat kesimpulan.

“Kami akan mengkaji dan melakukan analisis hukum untuk mengetahui apakah perbuatan tersebut merupakan pelanggaran sebagaimana dimaksud pasal 71 Ayat (2) Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada atau tidak,” tandasnya. (Alan)

Komentar