oleh

Warga di Taliabu Protes Ulah Debt Collector PT Adira

TALIABU -, Sejumlah warga di Kabupatan Pualau Taliabu yang mengatasnamakan Front Masyarakat Taliabu Menggugat (FMTM) lakukan aksi demonstrasi di depan Polsek Taliabu Barat, Senin (27/9/2021) kemarin.

Aksi protes itu diduga akibat ulah dari debt collector sebagai pihak ketiga yang di delegasi PT Adira yang beralamat di Kota Manado, Sulawesi Utara.

Koordinator Aksi, Yusril Fanumbi menduga ada pembiaran dari pihak penegakan hukum terkait operasi penarikan kendaraan secara paksa.

“Kami meminta pihak kepolisian segera memanggil pihak debt collector untuk menunjukkan legalitas mereka, kami menduga adanya konspirasi sehingga pihak kepolisian terkesan diam,” teriaknya saat orasi.

Yusril menyebut, terkait penarikan kendaraan oleh pihak ketiga tersebut dinilai sebagai sikap premanisme.

“Jangan biarkan sikap para debt collector yang tidak sesuai prosedur mengambil kendaraan dengan cara premanisme,” ujarnya.

Dedi Idu, salah satu orator juga menegaskan bahwa kehadiran debt collector belakangan ini membuat resah warga Taliabu.

“Jujur soal pengambilan paksa kendaraan roda dua maupun roda empat dengan berbagai macam metode yang dilakukan, pangambilan kunci kendaraan dan mengambil paksa yang terjadi di wilayah Pulau Taliabu,” tukasnya.

Terpisah, Kapolsek Taliabu Barat, AKP Roy Berman Simangunsong, membantah terkait adanya dugaan konspirasi penarikan kendaraan di Taliabu.

“Konspirasi apalagi ini. Kemarin sudah diamankan ke Polsek, karena perintah saya amankan jangan ditempat lain (selain di halaman Polsek), karena ada laporan dari masyarakat kok sekarang bahasanya beda lagi,” katanya.

Kapolsek juga mengimbau agar tidak menyebarkan informasi yang tidak benar. “Jangan sebar hoax lagi, kalau tidak saya perintahkan kemarin amankan di Polsek, itu semua kendaraan dan debt collector, ya mungkin masih di luar mereka kerja sama (salah satu oknum),” sambungnya.

Ia mengaku, pihaknya sudah menjelaskan bahwa bukan leasing yang salah, namun pihak yang menjualnya (oknum penjual diduga melakukan penipuan).

“Itu yang akan kita kejar orangnya, sebagai kasus penipuan/penggelapan, namun apabila dari korban tadi mau meneruskan kepemilikan kendaraan dipersilahkan, namun kewajiban untuk bayar denda dan sebagainya harus dibayarkan,” pungkasnya. (hara)

Komentar